Belum seumur jagung, Kampung Pecinan  Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto tuai protes. Warga di sepanjang jalan Karyawan Baru tersebut, resah karena kehadiran lapak PK5 di depan toko mereka. 

Kawasan Pecinan sendiri adalah destinasi wisata kuliner malam hari yang baru diresmikan Pj Wali Kota M. Ali Kuncoro 29 Juni lalu. Bazaar penganan khas Tionghoa ini tidak setiap hari, namun pada Sabtu dan Minggu sore hingga malam hari. 

Sebenarnya, warga telah beberapa kali menyampaikan keluhannya pada pihak Kelurahan Sentanan sebagai inisiator Kampung Pecinan. Namun karena dianggap kurang memuaskan, warga mengadu ke DPRD Kota Mojokerto. 

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Lurah Sentanan, Satpol PP, dan Diskopukmperindag, di ruang rapat Dewan, Senin (5/8), warga menyampaikan gangguan lingkungan sejak penyematan atribut Kampung Pecinan kepada para anggota Dewan. 

"Sejak adanya Kampung Pecinan ini omzet penjualan kami turun drastis. Pelanggan toko saya mau belanja jam 16.00 WIB sudah distop tidak boleh masuk oleh penjaga, " Keluh Hariyanto, mantan ketua RW di Kelurahan Sentanan. 

Disana, lanjutnya, banyak orang sakit, dan ada yang kena stroke. "Sewaktu-waktu harus ke RS tapi terhalang penutupan jalan karena ada kegiatan Kampung Pecinan. Kalau mau masuk ke rumahnya baru bisa jam 23.00 WIB karena ada barongsai, ini memprihatinkan, " Imbuhnya. 

Atas persoalan ini, warga mendesak agar Pemkot Mojokerto memindahkan lokasi Kampung Pecinan. "Kami minta dipindahkan ke tempat lain atau kalau tidak bisa, hari Minggu saja, " Desak warga. 

Sementara itu, anggota Dewan Sugiyanto menyayangkan adanya gejolak akibat dari Kampung Pecinan. "Untuk kegiatan ini semestinya kami diundang sejak awal. Biar kami tahu ada kajian-kajian yang mendasarinya,seperti kajian lingkungan atau dampak lalu lintas. Dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya juga ada. Bagaimana cara meminimalisir dampak negatifnya, " Tutur politisi Gerindra ini. 

Pimpinan rapat RDP, Deny Novianto menyatakan akan memberikan kesempatan seminggu pada pihak kelurahan untuk menyelesaikan kasus ini. "Kami beri waktu satu Minggu untuk menyelesaikan kasus ini antara Lurah dan warga terdampak. 

Kalau tidak ada solusi maka kami membawa kasus ini ke mas Pj (wali kota). Karena fungsi Dewan itu hanya membawa aspirasi, " Pungkasnya. (Yu)