MADIUN, harianjatim.net – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (datun).
“Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi di wilayah kerja Daop 7 Madiun,” ujar Vice President Daop 7 Madiun Ali Afandi dalam keterangan di Madiun, Rabu.
Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi dan Kepala Kejari Kediri Ismaya Hera Wardanie.
Ali Afandi berharap kerja sama itu dapat menjadi langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai tantangan hukum secara profesional.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menambahkan kolaborasi tersebut merupakan bentuk keberlanjutan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.
“Hal ini sangat vital untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, pengamanan aset-aset negara, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Tohari.
Terdapat sejumlah ruang lingkup dalam kerja sama di bidang datun, meliputi pemberian bantuan hukum, baik jalur litigasi maupun non-litigasi, serta pertimbangan hukum yang mencakup pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, hingga audit hukum.
Selain itu, tindakan hukum lain berupa peran jaksa pengacara negara sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator jika terjadi sengketa maupun perselisihan.
Melalui kemitraan tersebut, PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun bersama Kejari Kediri berkomitmen menghadirkan layanan publik yang profesional, humanis, dan berintegritas demi menjamin kepastian serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Ismaya Hera Wardanie beserta jajaran, sedangkan dari pihak KAI Daop 7 Madiun hadir Vice President (VP) Daop 7 Madiun Ali Afandi beserta jajaran manajemen.
(wa/an)
