Wawali Mojokerto Dorong Kolaborasi Lintas Sektor, Kesehatan Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Bersama
Mojokerto, harianjatim.net – Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), dengan memperhatikan kondisi sosial dan berbagai kemungkinan hambatan yang dihadapi masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kamis (29/10/2026), yang melibatkan unsur pelayanan kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pendidikan.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota mengangkat pemikiran John Kania dan Mark Kramer melalui konsep collective impact, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas.
Menurutnya, persoalan kesehatan tidak selalu dapat dipahami dari sisi pelayanan medis. Kesibukan bekerja, pemahaman masyarakat tentang deteksi dini, akses teknologi, hingga lingkungan tempat tinggal dapat memengaruhi partisipasi dan keberlanjutan pelayanan.
Berbagai kemungkinan tersebut, menurutnya, perlu dipahami berdasarkan pengalaman nyata para pelaksana di lapangan, tanpa terburu-buru menyimpulkan penyebab persoalan.
“Masing-masing memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling memperkuat untuk mencapai tujuan yang sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa puskesmas memiliki kompetensi pelayanan kesehatan, kelurahan memahami karakter masyarakat, kecamatan berperan dalam koordinasi kewilayahan, sementara institusi pendidikan berkontribusi membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini.
Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan Panca Cita Kota Mojokerto, khususnya penguatan kualitas sumber daya manusia dan integrasi tata kelola pemerintahan.
Wakil Wali Kota berharap forum evaluasi bersama narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat memperkaya pemahaman peserta mengenai pelayanan berbasis komunitas, penguatan jejaring, dan kesinambungan tindak lanjut pemeriksaan.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pengalaman lapangan sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Ud)
