BeritaLifestyleNasionalPolitik

Menteri PKP: Sertifikat Tanah Gratis Wujud Kehadiran Negara Sejahterakan Rakyat

Kabupaten Bogor, harianjatim.net – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program sertifikat tanah gratis sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.

​Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu (15/11/2026).

​Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak warga yang telah memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun, namun belum mengantongi sertifikat resmi.

​”Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat,” katanya.

​Menurut Maruarar, pemberian sertifikat tanah gratis merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh bukti hak atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

​Ia menambahkan bahwa program tersebut dijalankan beriringan dengan sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penyediaan akses pembiayaan.

​”Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen,” ujarnya.

​Maruarar menilai pendekatan terpadu tersebut sangat diperlukan agar program pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah serta kondisi ekonomi keluarga.

​Selain pemberian sertifikat gratis, pemerintah juga memperluas sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini.

​Di wilayah Kabupaten Bogor, sasaran program bedah rumah mengalami peningkatan signifikan dari 1.346 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada tahun 2026.

​Sementara itu, untuk cakupan Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program meningkat tajam dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.

​Maruarar juga memaparkan bahwa pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi, antara lain melalui penetapan bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka sebesar satu persen.

​Selain kemudahan pembiayaan, pemerintah turut memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.

​Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

​”Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki,” kata Maruarar. (wa/an)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button