Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Hery Suyatnoko
Mojokerto, harianjatim.net – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto dinilai perlu dilakukan melalui strategi yang lebih terintegrasi. Tidak hanya mengandalkan satu perangkat daerah, penguatan UMKM membutuhkan sinergi lintas sektor agar pelaku usaha memperoleh dukungan secara menyeluruh.
Hal tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto dalam hearing bersama sejumlah instansi terkait. Legislatif mendorong Pemkab Mojokerto menyusun langkah konkret yang mencakup peningkatan kualitas produksi, akses permodalan, perluasan pemasaran hingga percepatan transformasi digital.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Hery Suyatnoko, mengatakan UMKM mempunyai peran strategis dalam menopang sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, dukungan pemerintah harus diberikan secara konsisten dan tidak berhenti pada program bantuan semata.
“UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah sangat membutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas OPD,” ujarnya.
Menurut Hery, terdapat sejumlah sektor yang harus bergerak bersama dalam mendorong UMKM agar semakin kuat dan mampu bersaing. Di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ia memaparkan setidaknya ada empat langkah penting yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, peningkatan kualitas sekaligus standardisasi produk. Pelaku UMKM perlu memperoleh pendampingan mengenai legalitas usaha, standar mutu, desain dan kemasan produk, hingga kemudahan memperoleh bahan baku. Dengan demikian, produk lokal memiliki peluang lebih besar menembus pasar yang lebih luas.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemudahan pembiayaan. Pelatihan terkait pengelolaan keuangan, manajemen usaha serta bisnis berbasis digital dinilai penting untuk meningkatkan profesionalitas pelaku UMKM. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan dan skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu diperkuat.
Ketiga, mempertemukan UMKM dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk lokal, mulai kuliner, kerajinan hingga fesyen, dapat dipromosikan melalui berbagai agenda pariwisata, pusat oleh-oleh maupun destinasi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.
Keempat, mempercepat digitalisasi dan strategi pemasaran. Pemanfaatan media sosial, marketplace serta digital marketing diyakini mampu membuka akses pasar baru sehingga produk UMKM Mojokerto tidak hanya dikenal di tingkat lokal.
“Kolaborasi adalah kunci utama. Jika keempat pilar ini berjalan seirama, UMKM Mojokerto pasti naik kelas,” tegas Hery.
Komitmen pengembangan UMKM juga sebelumnya disampaikan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra saat meresmikan Car Free Day (CFD) Peken Wilwatikta di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko.
Menurut Gus Barra, penyelenggaraan CFD tidak semata-mata menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berinteraksi. Kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai etalase produk UMKM sekaligus sarana mengenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pelaku UMKM serta sektor pendukung lainnya diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat. Dengan begitu, pengembangan UMKM tidak sekadar berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi mendorong pelaku usaha tumbuh mandiri, memperluas pasar, membuka lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto. (Ud)
