Arif Winarko Tegaskan Pernyataan Mardiono soal 17 Kursi Bukan Kebohongan, Ini Penjelasannya

Surabaya, harianjatim.net – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, Arif Winarko, kembali meluruskan polemik pemberitaan yang menyebut Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menyampaikan informasi tidak benar terkait perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2024.
Arif menegaskan, pernyataan Mardiono saat bersilaturahmi dengan Wakil Rais Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir, di Situbondo, harus dilihat secara menyeluruh.
Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bagian dari dialog politik mengenai perjalanan perolehan suara PPP dalam tiga pemilu terakhir, yakni 2014, 2019, dan 2024.
Ia menjelaskan, penyebutan potensi 17 kursi DPR RI bukan berarti Mardiono mengklaim PPP telah resmi mendapatkan jumlah kursi tersebut. Angka itu merujuk pada potensi perolehan kursi berdasarkan kalkulasi suara yang diperjuangkan partai.
“Jadi, harus dipahami konteksnya. Ketua Umum sedang menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan dan perjuangan atas suara yang diperoleh PPP, sebenarnya terdapat potensi perolehan 17 kursi DPR RI.
Namun, karena PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen, potensi tersebut tidak dapat direalisasikan,” terang Arif.
Ia juga menguraikan adanya perbedaan antara kalkulasi potensi kursi berdasarkan perolehan suara dengan hasil akhir setelah melalui proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam konteks pembahasan tersebut, angka 12 kursi turut disinggung sebagai bagian dari penjelasan mengenai hasil perjuangan PPP dalam proses sengketa pemilu.
Arif menyayangkan munculnya pemberitaan yang langsung menyematkan tudingan kebohongan kepada Mardiono. Terlebih, penilaian tersebut dinilai tidak didasarkan pada pemahaman utuh terhadap materi dialog yang berlangsung.
Ia turut menyoroti nama Yazid Merdeka yang disebut mempersoalkan pernyataan Ketua Umum PPP tersebut. Menurut Arif, Yazid tidak hadir secara langsung saat dialog politik bersama KH Afifuddin Muhajir berlangsung.
Kondisi itu, lanjutnya, memungkinkan informasi yang diterima tidak menggambarkan keseluruhan pembicaraan.
“Yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat dialog berlangsung. Jadi, sangat disayangkan apabila kemudian muncul kesimpulan yang begitu jauh, bahkan sampai menuding Ketua Umum menyampaikan kebohongan. Seharusnya informasi dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegasnya.
Arif mengakui perbedaan pendapat di lingkungan internal partai merupakan sesuatu yang lumrah. Namun, ia mengingatkan agar setiap kader tetap mengedepankan komunikasi, klarifikasi, serta etika ketika menyampaikan kritik, terutama yang berkaitan dengan reputasi pimpinan partai.
Ia berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu soliditas organisasi. Menurutnya, seluruh kader semestinya lebih fokus memperkuat konsolidasi internal dan mempersiapkan PPP menghadapi agenda politik mendatang.
“PPP adalah partai warisan ulama yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai perbedaan pandangan justru dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana dan melemahkan perjuangan partai. Mari kita kedepankan tabayun, menjaga persatuan, dan fokus membesarkan PPP,” tandasnya.
Sebagai informasi, pertemuan silaturahmi tersebut turut dihadiri sembilan anggota DPRD dari Fraksi PPP. Hadir pula Ketua DPC PPP Situbondo, Hj. Zeiniye, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, bersama sekretaris DPC.
Wakil Bupati Situbondo, Hj. Ulfiah, yang juga merupakan kader PPP, turut hadir dalam pertemuan tersebut. (Ud)








