BeritaDaerahLifestylePendidikan

Forum PAUD Jatim Dorong Empat Rekomendasi Strategis Pendidikan Anak ke DPR dan Pemerintah

SURABAYA, harianjatim.net — Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Jawa Timur bersama mitra PAUD se-Jawa Timur menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah.

Ketua Umum Forum PAUD Provinsi Jawa Timur, Dr. Dwi Astutiek S.Ag., M.Si., pada Jumat (20/11/2026) menjelaskan empat rekomendasi tersebut meliputi penyempurnaan RUU Sisdiknas, penanganan stunting, dampak digitalisasi pada anak, serta perlindungan dan kesejahteraan guru.

Dwi mengatakan pada aspek penyempurnaan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Forum PAUD Jatim mendorong penguatan pendidikan karakter pada Tri Pusat Pendidikan sejak jenjang PAUD hingga menengah, serta kejelasan mekanisme transisi dalam program Wajib Belajar 13 Tahun.

Penguatan regulasi Sekolah Ramah Anak, sanksi hukum terhadap kekerasan, peningkatan standar mutu layanan PAUD, serta pelibatan orang tua dan masyarakat turut menjadi sorotan utama.

“RUU Sisdiknas harus disempurnakan dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama penyelenggaraan pendidikan. Setiap anak juga harus dipastikan memperoleh stimulasi dan pengalaman belajar yang memadai sebelum masuk Pendidikan Dasar, salah satunya dengan menyertakan surat keterangan telah mendapatkan stimulasi dari jenjang pendidikan di bawahnya,” ujar Dwi Astutiek melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Terkait permasalahan stunting, Forum PAUD Jatim menekankan pentingnya integrasi edukasi pencegahan stunting, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pencegahan perkawinan anak ke dalam kurikulum pendidikan formal, nonformal, informal, hingga pesantren.

Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pemerataan sarana air minum aman, sanitasi layak, serta sinergi lintas sektor dalam pendampingan keluarga dan pemantauan tumbuh kembang anak.

“Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan sesuai standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan kebutuhan kelompok sasaran, khususnya anak usia dini dan ibu hamil. Kami juga mengusulkan agar penyelenggaraan MBG ditangani langsung secara profesional oleh satuan pendidikan, pesantren, puskesmas, atau rumah sakit dengan memanfaatkan dapur maupun kantin yang ada tanpa melalaikan tugas utama pelayanan publik,” ungkapnya.

Pada aspek digitalisasi, Forum PAUD Jatim memaparkan hasil riset tahun 2026 dengan mayoritas responden orang tua anak usia PAUD sebesar 81 persen.

Riset mencatat 96 persen responden resah dan menyetujui pembatasan gawai setelah ditemukan dampak penurunan konsentrasi belajar (92,1 persen), paparan gawai hingga 3 jam per hari (85,5 persen) dan lebih dari 5 jam (15,5 persen), pengabaian tugas sekolah (76,3 persen), gangguan tidur (75 persen), serta keluhan fisik (56,6 persen).

“Oleh karena itu, kami merekomendasikan larangan penggunaan gawai bagi anak usia 0–8 tahun agar mengutamakan interaksi langsung, aktivitas motorik, dan stimulasi multisensorik, serta pembatasan ketat dan terukur bagi usia 9–18 tahun. Keluarga dan satuan pendidikan juga harus mengembangkan pola pengasuhan serta pembelajaran yang tidak bergantung pada gawai,” tegasnya.

Selain pembatasan, riset Forum PAUD Jatim juga mencatat bahwa 27,6 persen praktisi pendidikan, akademisi, dan wali murid belum mengetahui adanya aturan pembatasan penggunaan gawai, sementara 51,3 persen lainnya hanya mengetahui secara terbatas.

Kondisi ini dinilai membutuhkan langkah taktis dari pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dalam mengawal ruang digital anak.

“Pemerintah perlu mengevaluasi dan menyosialisasikan secara masif Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang perlindungan anak di ruang digital, sekaligus menyusun SOP teknis di OPD terkait dan satuan pendidikan. Literasi digital orang tua dan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi secara sehat dan berpusat pada anak juga harus terus ditingkatkan,” jelasnya.

Menutup rekomendasinya, Forum PAUD Jatim menyoroti aspek perlindungan dan kesejahteraan guru dengan mendorong penguatan marwah profesi pendidik dalam aspek pedagogik, pengasuhan, dan pembentukan karakter.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru PAUD melalui pendidikan pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta fasilitasi pengembangan karier juga dinilai mendesak untuk segera ditingkatkan.

“Kami mendorong penguatan regulasi perlindungan guru, termasuk mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru yang memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam bertugas. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan guru PAUD dengan memberikan insentif yang layak, mengingat mereka adalah orang tua kedua dan tumpuan utama pendidikan di usia fondasi dalam menyiapkan generasi bangsa berkualitas,” pungkasnya. (wa/an)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button