BeritaBisnisLifestyleNasional

Menaker Tegaskan Semua Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Kerja Layak

Surabaya, harianjatim.net – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk “People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy” di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (18/11/2026).

Dalam keterangannya yang dirilis pada Kamis (19/11/2026), Yassierli menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” katanya.

Menurut Menaker, prinsip kesetaraan tersebut juga menjadi landasan utama dalam penerapan pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (People-Centered Policy).

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia ini berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, kondisi, serta kemampuan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pengembangan teknologi dan inovasi diarahkan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Ia menilai pendekatan People-Centered Policy telah mengubah cara pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan publik.

Masyarakat, lanjutnya, tidak lagi sekadar diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan turut dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.

“Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif,” tutur Menaker. (wa/an)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button