Mojokerto,harianjatim.net – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dan Wabup M. Rizal Oktavian menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto tahun 2025.
Dalam momentum ini, pimpinan dewan mengapresiasi prestasi yang disandang Pemkab Mojokerto beberapa waktu terakhir. Seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2024.
Rapat paripurna yang penuh kebersamaan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Khoirul Amin, Hartono, dan Winajad. Rapat dilangsungkan di Gedung Graha Wichesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan RA Basuni, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, kemarin (8/5). Sekdakab Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli bupati, forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur BUMD, dan camat se-Kabupaten Mojokerto juga hadir di dalam gedung tersebut.
’’Berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 09 tahun 1993 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 230 tahun 1993, bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei,’’ ungkap Khoirul Amin mengawali rapat paripurna.
Peringatan hari jadi ini,katanya, hendaknya dijadikan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan berbagai progam-program pembangunan yang telah dicapai.
’’Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mendapatkan predikat WTP selama 11 kali berturut-turut,’’ tegasnya.
Sesuai dengan tema hari jadi pada tahun ini, melalui rapat paripurna DPRD ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto. “Dengan teriring doa mudah-mudahan Kabupaten Mojokerto ke depan semakin maju dan berkembang lebih cepat,’’ jelasnya.
Dalam momentum yang lain, Bupati Gus Barra memaparkan visi lima tahun ke depan yang terangkum dalam Catur Abhipraya Mubarok, mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM unggul, kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Untuk mewujudkan visi lima tahunnya, Ia pun memaparkan sederet program unggulan yang mulai direalisasikan dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Mulai dari Program Peduli Sehat yang menyederhanakan proses kepesertaan jaminan kesehatan dan memperluas cakupan BPJS. Program ini langsung mendapat apresiasi nasional dan meraih penghargaan UHC Prioritas, bahkan telah resmi diluncurkan pada 9 April 2025.
Ada pula Program Bedah Rumah, di mana 97 unit rumah tidak layak huni dibangun di Desa Mojopilang, Kemlagi, serta 28 unit lainnya di Desa Kepuhanyar, Mojoanyar, yang dilaksanakan bersama Pemprov Jatim dan Baznas. Pemerintah juga memperkuat akses infrastruktur dengan pembangunan ruas jalan Ketanrame–Dlundung dan pelebaran jalan Pacet–Trawas yang menghubungkan dua destinasi wisata utama.
Bidang pendidikan dan keagamaan turut mendapat perhatian. Insentif guru TPQ yang sebelumnya minim, kini dinaikkan menjadi Rp 1.250.000 per tahun. Tak hanya itu, Pemkab Mojokerto juga meluncurkan layanan konsultasi dokter online (Program KONTER) yang memungkinkan warga berkonsultasi lewat digital di RSUD Prof. Dr. Soekandar dan RSUD RA. Basoeni.
Transformasi digital juga digulirkan melalui SuperApps dan Kampung Digital, yang mengintegrasikan pelayanan publik dari tingkat desa hingga kabupaten dalam satu sistem digital berbasis NIK. Selain itu, rekonstruksi jembatan Talunbrak Kecamatan Dawarblandong juga menjadi realisasi program peduli wilayah perbatasan telah dilaksanakan groundbreaking pada tanggal 16 April 2025 dengan anggaran Rp. 13,54 M.
“Tentunya apa yang sudah kami kerjakan selama 79 hari terhitung sejak kami dilantik pada tanggal 20 februari 2025 sebagai Bupati Mojokerto periode 2025-2030 masih perlu penyempurnaan dan masih ada program unggulan yang belum terealisasi. Oleh karena itu perlu kita formulasikan beberapa langkah dan strategi yang tepat dan akurat guna mensukseskan berbagai program Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.
Selain itu, Prestasi Kabupaten Mojokerto tak kalah mencuri perhatian. Di bawah kepemimpinan yang baru berjalan 79 hari, Pemkab Mojokerto juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 tahun berturut-turut.
Kabupaten Mojokerto juga tercatat sebagai daerah UHC Prioritas 2025, meraih predikat Kabupaten Sangat Inovatif 2024, serta menyabet TOP BUMD Awards 2024 dan 2025. Penghargaan ini diberikan kepada pembina, CEO, dan kinerja terbaik untuk PT BPR Majatama dan Perumdam Majapahit.
Di bidang pelayanan publik, UPTD Puskesmas Jatirejo dan Dawarblandong menerima penghargaan nasional. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pun mendapatkan pengakuan atas kepatuhan dalam pelayanan publik.
Tak hanya itu, Kabupaten Mojokerto juga dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM 2024, serta meraih penghargaan Top inovasi pelayanan publik ter-CETAR se-Jawa Timur 2024. Penghargaan bidang lingkungan hidup juga diraih seperti Adiwiyata Mandiri dan nasional, Proklim Utama, dan Wahana Tata Nugraha 2024 di sektor transportasi.
“Serta penghargaan intimasi dan apresiasi (Impresi) tahun 2024 kategori pengelola DBHCHT terbaik yang diraih oleh Satpol PP,” ujarnya. (Adv/Nin)
