MADIUN, harianjatim.net – Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengapresiasi Pemkab Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Alhamdulillah Kabupaten Madiun kembali meraih opini WTP untuk yang ke-13 kalinya,” ujarnya di Madiun, Minggu.
Menurut Fery Sudarsono, meski predikat tersebut merupakan prestasi dan patut disyukuri, namun juga merupakan kewajiban pemerintah daerah setempat untuk menjalankan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik lagi.
Fery Sudarsono menjelaskan meski meraih WTP, BPK masih memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Madiun, di antaranya terkait pengelolaan aset daerah dan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ada beberapa catatan penting yang diberikan oleh BPK, terutama mengenai pengelolaan aset daerah yang masih perlu pembenahan. Selain itu, terkait optimalisasi PAD juga menjadi sorotan yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Ia meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Madiun bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK.
Sebab, pemerintah daerah memiliki batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut tersebut.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut raihan opini WTP menjadi indikator bahwa tata kelola administrasi dan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan.
Meski demikian, pihak Pemkab Madiun berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap setiap saran maupun temuan yang disampaikan BPK.
“Kami berkomitmen melakukan tindak lanjut, apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil saran maupun temuan BPK. Alhamdulillah hasilnya WTP,” kata Bupati Hari Wuryanto.
Menurut Bupati Hari Wuryanto, mempertahankan opini WTP jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya untuk pertama kali.
Karena itu, seluruh jajaran Pemkab Madiun diminta tetap menjaga komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mudah-mudahan dengan predikat ini kita bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang muaranya meningkatkan kesejahteraan,” kata Bupati.
Ia juga memastikan seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti, termasuk yang berkaitan dengan peningkatan PAD di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.(wa/an)
