Mojokerto, harianjatim.net – Pemerintah Kota Mojokerto mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kontingensi Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) Berbasis Vektor melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Draft Perwali, Selasa (10/11/2026), bertempat di Lyn Hotel Kota Mojokerto.
Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya KLB di wilayah Kota Mojokerto, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan. Regulasi tersebut mengatur pentingnya kewaspadaan terhadap potensi KLB, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun berbagai permasalahan kesehatan lainnya.
Dalam regulasi tersebut, kegiatan kewaspadaan KLB mencakup lima aspek, yakni surveilans, pengendalian faktor risiko, imunisasi, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta penyusunan rencana tanggap darurat. Khusus pada aspek kelima, diperlukan dokumen kontingensi sebagai pedoman dan acuan bersama apabila terjadi kondisi luar biasa.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi KLB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur lintas sektor, termasuk instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga unsur relawan.
“Berbicara tentang kondisi luar biasa, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Itulah mengapa dalam SK Wali Kota, satgasnya bersifat lintas sektor. Tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi profesi dan organisasi masyarakat,” tutur Ning Ita.
Ning Ita menekankan bahwa draft Perwali yang sedang dimatangkan perlu melalui proses sosialisasi dan uji publik. Karena pelaksanaannya akan melibatkan berbagai unsur dengan tugas dan perspektif masing-masing, masukan dari seluruh pihak menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi.
“Saya ingin Bapak Ibu semuanya terlibat dan berpartisipasi aktif. Jika dalam draft ini masih ada hal yang dirasa kurang tepat, belum lengkap, atau belum sesuai untuk diimplementasikan, silakan disampaikan. Karena nantinya pelaksanaan Perwali ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan bahwa Perwali tersebut nantinya akan memperjelas empat kewenangan Wali Kota dalam penanganan KLB diantaranya, menetapkan status KLB apabila kejadian terjadi dalam lingkup Kota Mojokerto, membentuk tim tanggap darurat dan satgas lintas sektor , memberikan persetujuan terhadap kebutuhan logistik di luar perencanaan yang telah ditetapkan, dan mencabut status KLB apabila kondisi telah dinyatakan terkendali dan berakhir.
Ia juga mengingatkan pentingnya satu sistem komando dalam pelaksanaan penanganan KLB. Meskipun setiap instansi dan unsur satgas memiliki tugas serta fungsi masing-masing, seluruh pelaksanaan di lapangan harus berjalan dalam koordinasi dan arahan komando yang sama.
“Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing memang memiliki tugas dan fungsi, tetapi tetap harus ada satu komando. Semua harus mengikuti arahan Ketua Satgas agar penanganan KLB dapat berjalan terkoordinasi,” pesannya.
Melalui kegiatan ini, sejumlah materi teknis disampaikan sebagai bahan pemahaman bersama sekaligus membuka ruang diskusi untuk memperoleh saran dan masukan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, draft Perwali akan melalui proses harmonisasi di tingkat provinsi sebelum diajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota.
Dengan dimatangkannya dokumen kontingensi tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto berharap seluruh unsur yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai peran, tanggung jawab, dan mekanisme penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi KLB. (Ud)
