SURABAYA , harianjatim.net — Pemkot dan DPRD Surabaya Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp12,9 Triliun Bertepatan Hari Pahlawan.
Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun.
Pengesahan yang bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan ini diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyatakan pengesahan APBD 2027 diharapkan selaras dengan ruh Hari Pahlawan 10 November, yang mampu mengalirkan energi positif serta semangat juang untuk terus bergerak bersama membangun kesejahteraan.
”Kita aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga Kota Surabaya,” ujarnya usai Rapat Paripurna, Selasa (10/11/2026).
Syaifuddin, yang akrab disapa Kaji Ipuk, menegaskan bahwa proses penyusunan APBD 2027 dilandasi oleh evaluasi mendalam terhadap berbagai masukan serta kebutuhan riil di tengah masyarakat.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal, DPRD bersama Pemkot Surabaya terus berupaya mencari terobosan inovatif agar target yang dipatok dapat tercapai secara maksimal.
”Ini adalah wujud upaya sinergitas DPRD dengan pemerintah kota. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan ya kita naikkan, serta memprioritaskan program-program penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Kota Surabaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama.
”Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.
Ia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga rasio gini.
Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun.
Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun.
Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun serta pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp1,5 triliun dengan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan Rp0.
Wali Kota Eri menuturkan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.
”Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tuturnya.
Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan penanganan banjir.
Eri berharap penanganan genangan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang.
”Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 sentimeter,” jelasnya.
Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya bersama DPRD memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Di bidang kesehatan, pemkot berencana menata kembali pelayanan puskesmas dengan menugaskan petugas keluar dari perkampungan agar pelayanan berjalan lebih optimal.
Sementara di sektor pendidikan, Wali Kota Eri menegaskan komitmen untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan.
”Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
( wa/an)
