Walikota Ning Ita berbicara di depan Eksekutif dan Legislatif, ajak wujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi. (Ist)
Mojokerto, harianjatim.net- Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan atensi lebih terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa. Dalam Sosialisasi Anti Korupsi pada Jajaran Legislatif dan Eksekutif di Sabha Mandala Madya, Balai Kota, Rabu (22/10/2025), kepala daerah perempuan pertama di Kota Mojokerto menegaskan langkah strategis dan penting dapat memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.
“Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto tahun 2024 mencapai 86,95. Capaian ini menandakan bahwa upaya reformasi birokrasi di Kota Mojokerto semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada integritas,” kata Wali Kota.
Kota Mojokerto juga berhasil mencatat skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2024 sebesar 98,41. Ini menempatkan Kota Mojokerto sebagai daerah dengan nilai MCP tertinggi se-Jawa Timur dan masuk dalam tiga besar terbaik nasional.
Ning Ita, panggilan akrab Ika Puspitasari, menilai korupsi adalah masalah bangsa ini. Ia menyebut korupsi adalah sebuah kejahatan destruktif yang merusak tatanan masyarakat, menghambat pembangunan nasional, dan merugikan kepentingan publik.
“Namun, di tengah tantangan itu, Kota Mojokerto terus berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tandasnya.
Karenanya, katanya, pencapaian ini membuktikan komitmen kita untuk terus meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kota Mojokerto.
Meski demikian, Ning Ita mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri. Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran yang transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih dan berintegritas dicapai melalui perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat waktu dan transparan, memastikan usulan hibah, bansos, serta pokok-pokok pikiran sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD dan APIP,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ning Ita mengajak seluruh jajaran legislatif dan eksekutif untuk menjadikan momentum sosialisasi ini sebagai pijakan memperkuat integritas dan akuntabilitas.
“Mari kita jaga prestasi MCP, kita tingkatkan nilai SPI, dan kita wujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, bebas dari korupsi,” tutupnya. (Adv-kom)
