Mojokerto,harianjatim.net – Pemerintah Kota Mojokerto resmi mengaktifkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai bagian dari percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Aktivasi tersebut dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam kegiatan Launching dan Bimbingan Teknis SP2D Online di Sunrise Hotel, Rabu (21/10).
Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menekankan bahwa penerapan SP2D Online merupakan bagian dari pemenuhan regulasi sekaligus upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“ASN sebagai mesin birokrasi harus memiliki pola pikir yang mengikuti perkembangan zaman. Kita harus adaptif terhadap kebutuhan di era digitalisasi yang berkembang sangat cepat. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan untuk bertransformasi ke arah digital,” tegasnya.
Ning Ita menjelaskan, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi salah satu area pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Menurutnya, penerapan sistem ini perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah. Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas sehingga proses adaptasi terhadap sistem baru tidak boleh menjadi kendala dalam penyerapan APBD.
“Setelah aktivasi ini, seluruh perangkat daerah wajib menerapkan SP2D Online. Saya minta para kepala perangkat daerah memberikan perhatian khusus, terutama kepada bendahara dan pengelola SIPD. Manfaatkan bimbingan teknis ini untuk bertanya dan memperjelas setiap mekanisme yang belum dipahami,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kendala pemahaman sumber daya manusia maupun teknis sistem tidak menghambat pencairan anggaran. Karena itu, Ning Ita meminta agar pendampingan dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Bank Jatim dapat terus dilakukan selama proses implementasi berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Bank Jatim menjadi bagian penting karena bank tersebut merupakan mitra perbankan yang menampung rekening kas daerah Pemkot Mojokerto. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, juga diperlukan untuk memastikan penerapan sistem berjalan sesuai ketentuan.
Launching SP2D Online ini diikuti dengan bimbingan teknis diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, bendahara, dan operator SIPD dari perangkat daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Pemkot Mojokerto. Dengan narasumber Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ananto Budiono dan Officer Group Pengembangan Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim Pusat Amin Tohari.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memahami secara menyeluruh kebijakan, mekanisme, prosedur operasional, serta pembagian kewenangan dalam penerapan SP2D Online. Dengan demikian, proses transaksi dan pencairan dana dapat berlangsung lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. (Ud)
