LUMAJANG, harianjatim.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, telah mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan terkait rencana pembangunan pelabuhan di Pantai Watu Godek pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Pembangunan pelabuhan tersebut diharapkan dapat membantu pendataan hasil tangkapan nelayan sekaligus mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lumajang.
“Saat ini, pemerintah daerah masih menyiapkan sejumlah persyaratan, termasuk proses peninjauan lokasi yang direncanakan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Yogyakarta yang akan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati dalam keterangannya di Lumajang, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Tim BPKH Yogyakarta dijadwalkan bakal melakukan survei lokasi pada Oktober 2026, di mana tahapan itu perlu dilakukan karena lokasi yang direncanakan berada di Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus (KHDPK).
“Peninjauan lokasi menjadi bagian dari proses persiapan untuk memperjelas status dan ketentuan pemanfaatan kawasan. Pemerintah daerah masih perlu memenuhi persyaratan yang berlaku sebelum rencana pembangunan dapat berlanjut ke tahapan berikutnya,” tuturnya.
Selain proses tersebut, Pemkab Lumajang juga telah mengusulkan rencana pembangunan pelabuhan agar masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Usulan disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga rencana pembangunan tersebut memiliki peluang untuk dilanjutkan,” katanya.
Salah satu kebutuhan yang ingin dijawab melalui rencana pelabuhan adalah pendataan hasil tangkapan nelayan.
Selama ini, hasil perikanan tangkap di Lumajang belum dapat terdata secara menyeluruh melalui satu titik pendaratan yang mendukung pencatatan secara terpusat.
Aktivitas perikanan tangkap sendiri menjadi bagian dari penghidupan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir, antara lain Tempursari, Pasirian, Dampar, Selok Awar-Awar, dan Yosowilangun.
“Potensi perikanan laut Lumajang sebenarnya cukup besar. Dengan adanya pelabuhan, hasil tangkapan nelayan diharapkan dapat tercatat secara lebih pasti sehingga potensi perikanan yang kita miliki bisa dikelola secara optimal,” katanya.
Bagi masyarakat pesisir, pendataan hasil tangkapan yang lebih baik berpotensi membantu pemerintah memahami kondisi produksi perikanan secara lebih terukur.
Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam perencanaan program dan pengembangan sektor perikanan, meskipun manfaat tersebut tetap bergantung pada realisasi fasilitas dan sistem pengelolaannya.
“Pemkab Lumajang berharap rencana pengembangan infrastruktur perikanan ini dapat mendukung pengelolaan potensi hasil laut secara lebih terarah. Namun, realisasi pembangunan masih bergantung pada penyelesaian tahapan persiapan, pemenuhan persyaratan kawasan, serta proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
( wa/an)
