SURABAYA,Harianjatim.net – Media sosial di Kota Pahlawan dihebohkan dengan beredarnya surat permohonan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Surat tersebut viral setelah tersebar luas di berbagai platform digital dan memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Surat yang tertanggal 21 Februari 2026 itu berisi permintaan “bantuan partisipasi Hari Raya Idul Fitri”. Namun, sejumlah warga menilai permintaan tersebut menyerupai pungutan liar karena menggunakan kop lembaga resmi dan beredar luas di media sosial.Menanggapi polemik tersebut, Ketua LPMK Manukan Wetan, Kholil, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui terlibat dalam pembuatan surat tersebut, namun menegaskan bahwa permintaan itu bukan ditujukan kepada warga.
“Permintaan itu bukan kepada warga, tetapi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini. Itu juga bukan uang THR, melainkan parcel Lebaran yang nantinya dibagikan kepada warga,” ujar Kholil saat memberikan keterangan kepada media.Meski begitu, Pemerintah Kota Surabaya tetap mengambil tindakan tegas.
Pihak kelurahan memberikan sanksi administratif kepada Ketua LPMK karena dinilai melanggar aturan yang berlaku terkait permintaan sumbangan oleh lembaga kemasyarakatan.Lurah Manukan Wetan, Bambang Wijanarko, mengatakan bahwa sanksi diberikan sebagai bentuk peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Oleh karena itu, surat peringatan pertama ini diberikan sebagai teguran agar yang bersangkutan dapat menjalankan Peraturan Wali Kota sesuai sistem kerja yang berlaku,” kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta pihak kecamatan segera melakukan evaluasi agar polemik tersebut tidak merusak citra lembaga kemasyarakatan.“Kami meminta persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan agar tidak menimbulkan preseden buruk,” ujarnya.
Kasus ini pun menjadi perhatian luas di Surabaya. Banyak warganet berharap lembaga kemasyarakatan tetap menjaga integritas dan tidak memanfaatkan momentum menjelang Hari Raya untuk meminta sumbangan yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.
