Berita

Pemkot Mojokerto Gratiskan PBG bagi MBR

Mojokerto, harianjatim.net – Pemerintah Kota Mojokerto memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perakim), Pemkot Mojokerto membebaskan biaya retribusi PBG bagi masyarakat yang memenuhi kriteria MBR.

Tak hanya memberikan pembebasan biaya, Pemkot Mojokerto juga memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan selama proses pengurusan hingga dokumen PBG diterbitkan.

Kepala DPUPR Perakim Kota Mojokerto, Ir. Endah Supriyani, ST., MT., mengatakan fasilitas tersebut merupakan bentuk pelayanan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan legalitas bangunan tempat tinggal.

” Masyarakat tidak hanya mendapatkan PBG gratis, tetapi juga kami kawal proses pengurusannya sampai terbit. Jadi, tidak hanya bebas retribusi, tetapi juga mendapatkan kemudahan dalam proses pengurusan hingga penerbitan PBG,” ujar Endah.

Menurutnya, kepemilikan PBG penting untuk memastikan bangunan gedung memiliki legalitas serta memenuhi standar teknis yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga aman dan memiliki kepastian hukum.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sendiri merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.

Ada sejumlah manfaat yang diperoleh masyarakat dengan memiliki PBG. Di antaranya, legalitas bangunan lebih terjamin, memenuhi standar keamanan dan keselamatan, mempermudah akses terhadap layanan keuangan seperti KPR, kredit maupun asuransi, serta meningkatkan nilai ekonomi properti.

Selain itu, kepemilikan PBG juga dapat menghindarkan pemilik bangunan dari sanksi administratif akibat tidak terpenuhinya ketentuan perizinan bangunan.
Adapun kategori MBR yang menjadi sasaran program ini mengacu pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 4.

Kebijakan pembebasan retribusi tersebut telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui regulasi tersebut, Pemkot Mojokerto memberikan pembebasan retribusi PBG sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan rumah yang layak, aman, nyaman, serta memiliki legalitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan tidak lagi terkendala biaya retribusi maupun kesulitan prosedur dalam mengurus legalitas bangunan tempat tinggalnya. (Ud)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button