BANYUWANGI, harianjatim.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu, 29 April 2026 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan Sungai Lembu yang sebelumnya ambles akibat banjir tahun lalu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Kabupaten Banyuwangi Cahyanto menyampaikan pemerintah daerah setempat sebelumnya telah membangun jembatan darurat untuk aktivitas warga sembari menunggu pembangunan jembatan baru.
“Saat ini memasuki tahap lelang pekerjaan setelah proses evaluasi dinyatakan rampung, dan kami usahakan pekan ini, maksimal pekan depan sudah masuk proses lelang,” katanya.
Cahyanto menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas prosesnya yang panjang dan meminta masyarakat untuk sedikit lebih bersabar, mengingat jembatan tersebut menjadi aksesibilitas warga.
Menurut Cahyanto, jembatan yang akan dibangun tersebut berdimensi lebar 6 meter dengan bentangan sekitar 14 meter, sedangkan konstruksinya menggunakan fondasi tiang pancang dengan lantai (abutment) menggunakan beton.
Cahyanto mengatakan pembangunan Jembatan Sungai Lembu di Kecamatan Pesanggaran ini merupakan salah satu prioritas, dan telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Daerah (PSD).
Sebagai proyek strategis, prosesnya wajib melewati tahapan audit dari Inspektorat terlebih dahulu guna memastikan kesesuaian prosedur dan transparansi.
“Evaluasinya terkait perencanaan pekerjaan, rencana anggaran belanja (RAB) hingga kemanfaatannya, apalagi sekarang BBM juga naik, jadi perlu evaluasi juga, apakah RAB sesuai atau tidak dengan kondisi saat ini,” kata Cahyanto.
Cahyanto menyampaikan proses evaluasi dari Inspektorat saat ini telah selesai dilakukan dan selanjutnya dokumen hasil evaluasi akan segera diserahkan ke bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk segera dilakukan proses lelang.
“Jika semua proses lelang berjalan lancar dan tidak ada hambatan pada evaluasi dokumen, pemenang tender diperkirakan sudah bisa ditetapkan dalam waktu sekitar dua pekan ke depan,” kata Cahyanto.
Cahyanto menambahkan seluruh proses pengadaan ini dilakukan secara ketat dan mengikuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjamin kualitas dan integritas proyek.(wa/ar)
