JAKARTA, harianjatim.net — Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan realisasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan mencapai 678,87 ribu ton hingga pertengahan Juli 2026.
Maino menjelaskan realisasi penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 12 Juli 2026 telah mencapai 457,82 ribu ton atau setara 55,29 persen dari target penyaluran periode tersebut.
“Jika digabungkan dengan realisasi penyaluran Januari hingga Februari sebesar 221,05 ribu ton, total distribusi beras SPHP sepanjang awal Januari sampai minggu kedua Juli 2026 mencapai 678,87 ribu ton,” kata Maino dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, capaian tersebut meningkat sekitar 274 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena realisasi penyaluran beras SPHP hingga 9 Juli 2025 masih berada pada kisaran 181,17 ribu ton.
Maino mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 828 ribu ton dengan memperluas distribusi melalui sembilan jalur penyaluran agar intervensi pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih cepat.
Ia menegaskan penyaluran SPHP tidak hanya difokuskan di pasar, tetapi juga diperluas melalui berbagai saluran termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) sehingga beras terjangkau dapat langsung menjangkau kantong-kantong masyarakat.
“Kita gelontorkan beras SPHP sebanyak 828 ribu ton ditargetkan. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik. Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan pelaksanaan program SPHP beras masih on the track atau sesuai target.
Berkat stok beras yang lebih dari 5 juta ton yang dikelola Perum Bulog, pemerintah dapat leluasa dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah intervensi.
“Kita punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kita sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track,” tambah Maino.
Bapanas menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga kewajaran harga di setiap lini.
Mulai dari hulu atau petani sampai hilir atau masyarakat sebagai konsumen.
Sebisa mungkin semua pihak dapat tersenyum.
“Artinya hari ini petani senang karena harganya (gabah) baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp7.500 atau ada yang Rp8.000 per kg. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar,” kata Maino.
Adapun penyaluran beras SPHP dilakukan Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas.
Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.
Penyaluran dilakukan ke pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), serta gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai instansi lain.
Distribusi juga mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang berjumlah sekitar 80 ribu titik.
Selain itu, beras program stabilisasi juga disalurkan melalui swalayan dan toko modern guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.
Beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi).
HET untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) adalah sebesar Rp13.100 per kilogram.
Sedangkan untuk zona 3 (Maluku, Papua) dijual dengan HET Rp13.500 per kilogram.
Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.(wa/an)
