Blitar, harianjatim.net- Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Tulungagung, melalui koordinasi lintas instansi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), Selasa.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan pengawasan orang asing membutuhkan sinergi berbagai instansi karena informasi mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing perlu dikoordinasikan serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kebijakan agar setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” kata Aditya di Blitar, Selasa.
Aditya mengatakan pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab kantor imigrasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan unsur kewilayahan.
Menurut Aditya, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memperkuat pertukaran informasi sekaligus memastikan setiap persoalan terkait orang asing dapat ditangani secara cepat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kantor Imigrasi Blitar, tambah Aditya, juga terus mendorong penguatan koordinasi Timpora agar pengawasan keimigrasian di Kabupaten Tulungagung berjalan secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan di seluruh wilayah Imigrasi Blitar lainnya yakni di Kota dan Kabupaten Blitar.
Melalui koordinasi tersebut, Imigrasi Blitar bersama pemangku kepentingan terkait juga berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing guna mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Koordinasi Timpora tersebut mengusung tema “Memperkuat sinergitas dan kolaborasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian”.
Kegiatan tersebut diikuti 82 peserta dari berbagai unsur instansi pemerintah tingkat kabupaten hingga kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Suyitno serta Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengawasan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung Hery Setiawan sebagai pemateri.
Aditya mengatakan jajaran imigrasi juga memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa melalui program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).
DBI diarahkan tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi keimigrasian, tetapi juga ruang kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat.
Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung deteksi dini terhadap berbagai persoalan keimigrasian di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Pimpasa berperan menginventarisasi isu keimigrasian di wilayah DBI, mengidentifikasi potensi risiko, serta menjadi penghubung informasi antara masyarakat dan jajaran Imigrasi.
Pihak imigrasi menilai pengawasan keimigrasian perlu dibangun lebih dekat dengan masyarakat.
Kehadiran Imigrasi di tingkat desa juga menjadi bagian dari upaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai potensi persoalan keimigrasian,” tutur Aditya.
( wa/an)
