
Banyuwangi, harianjatim.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi, Jawa Timur, meluncurkan layanan digital Swalayan Baznas (SwaBaz) untuk memudahkan masyarakat turut serta dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara mandiri, praktis, serta transparan.
Ketua Baznas Banyuwangi Dwiyanto menyampaikan bahwa melalui aplikasi SwaBaz ini, pemberi zakat dapat menyalurkan donasi, memilih program, menentukan penerima zakat, hingga memantau laporan penggunaan dana secara mandiri.
“Layanan digital Swalayan Baznas ini memberikan keleluasaan masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan donasi,” katanya, di Banyuwangi, Kamis (12/11).
Menurut Dwiyanto, melalui aplikasi tersebut para pemberi zakat dapat melakukan pendaftaran, menentukan program penyaluran, hingga memantau perkembangan penggunaan dana.
Ia menjelaskan aplikasi tersebut juga menyajikan riwayat lengkap kapan, berapa, dan ke mana dana telah disalurkan.
Laporan ini bisa diakses kapan saja, sehingga lebih transparan.
Dalam proses penyalurannya, ujar Dwiyanto, aplikasi SwaBaz menyediakan basis data mustahik yang telah melalui asesmen Baznas.
Pemberi zakat pun dapat memilih penerima manfaat berdasarkan data agar penyaluran bantuan lebih terarah.
“Selain memilih penerima yang sudah terdaftar, masyarakat juga dapat mengusulkan calon penerima dari lingkungan tempat tinggalnya,” katanya lagi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan apresiasi atas inovasi tersebut karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.
“Aplikasi sesuai dengan tuntutan era sekarang, di mana masyarakat membutuhkan layanan yang simpel, cepat dan tidak membuang waktu,” kata Ipuk.
“Tidak harus datang ke bank atau kantor Baznas hanya untuk menyalurkan zakat maupun sedekah,” tambah Ipuk.
Kemudahan akses ini, katanya, harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas karena dana yang dihimpun Baznas merupakan amanah masyarakat.
Oleh karena itu, penyalurannya harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Bantuan bukan sekadar disalurkan, lalu selesai,” kata Ipuk pula.
“Tapi, harus ada pemantauan dan evaluasi, harus pula dipastikan bagaimana kelanjutannya, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Ipuk. (wa/an)








