Yogyakarta,harianjatim.net – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya mengurai persoalan disharmoni hukum yang dinilai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan persoalan struktural.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas mengatakan harmonisasi regulasi tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan aturan di daerah, tetapi memastikan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.
“Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal,” kata GKR Hemas saat menghadiri forum Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD RI DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut GKR Hemas, persoalan disharmoni regulasi tidak selalu bermula dari daerah, sehingga upaya harmonisasi harus tetap menghormati kewenangan daerah agar dapat berjalan bersama.
“Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian,” ujarnya.
Untuk mengurai persoalan regulasi daerah itu, menurut GKR Hemas, diperlukan kesediaan untuk saling mendengar, keberanian mengevaluasi kebijakan, serta komitmen memperbaiki sistem secara bersama-sama.
“Tidak akan terurai apabila setiap lembaga hanya melihat persoalan dari sudut kewenangannya sendiri,” katanya.
GKR Hemas juga menyoroti posisi strategis DPD RI melalui BULD dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) maupun peraturan daerah (perda).
“Melalui DPD RI yang tersebar di 38 provinsi, BULD memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional untuk persoalan regulasi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Prof Umbu Rauta menyoroti kualitas pembentukan peraturan daerah, khususnya terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang masih bersifat reaktif dan didominasi rancangan peraturan daerah delegasi.
“Sementara, naskah akademik dalam sejumlah kasus masih sebatas formalitas dan pembagian peran pengawasan belum jelas,” katanya.
Umbu mendorong adanya standar mutu naskah akademik, pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, serta penerapan Omnibus Perda Tematik untuk mengurangi tumpang tindih regulasi.
“Disharmoni regulasi merupakan persoalan struktural yang bersumber dari berbagai faktor, mulai dari aturan nasional yang belum selaras, pembagian kewenangan yang multitafsir, hingga kebijakan sektoral yang terus berubah,” ujarnya.
Menurut Umbu, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui revisi peraturan daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan DPD secara bersama-sama.
“Keberhasilan harmonisasi regulasi harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, antara lain melalui kemudahan penerapan aturan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat,” katanya.
Agar hasil pemantauan tidak berhenti sebagai laporan, lanjut Umbu, rekomendasi BULD dinilai perlu memiliki daya ikat, termasuk kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas rekomendasi tersebut. (wa/an)
