Mojokerto, harianjatim.net – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada tahun 2026, Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk membayarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 60 ribu pekerja di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2026 di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Kamis (12/11) menjelaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan bertujuan melindungi ekonomi keluarga pekerja rentan apabila pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Program ini sekaligus melengkapi perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sehingga keluarga tetap memiliki jaminan ekonomi ketika menghadapi risiko tersebut.
“Bapak dan Ibu ini merupakan tulang punggung keluarga. Kalau sampai terjadi risiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap harus bisa melanjutkan kehidupannya. Jangan sampai kehilangan pencari nafkah kemudian membuat keluarga jatuh miskin. Itu tujuan pemerintah memberikan perlindungan ini,” jelas Ning Ita sapaan akrab wali kota.
Ning Ita menjelaskan, melalui program jaminan kematian, ahli waris peserta berhak memperoleh santunan sebesar Rp42 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga maupun menjadi modal usaha agar keberlangsungan ekonomi keluarga tetap terjaga.
“Karena itu, saya minta Bapak dan Ibu menyampaikan informasi kepesertaan ini kepada keluarga, termasuk anak-anak, agar mereka mengetahui hak dan prosedur pengajuan klaim. Salah satunya dengan menyiapkan surat kematian sebagai persyaratan apabila peserta meninggal dunia,” pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dalam laporannya menyampaikan bahwa alokasi anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024 anggaran yang dialokasikan sekitar Rp1 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,3 miliar pada 2025, hingga mencapai Rp3,8 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Mojokerto, dengan alokasi awal sekitar Rp2,4 miliar dan tambahan Rp1,4 miliar melalui perubahan anggaran.
Adapun penerima bantuan iuran mencakup berbagai kelompok pekerja, di antaranya tenaga keagamaan, tenaga GTT dan PTT, pekerja jasa perorangan lainnya (PJLP), ketua RT dan RW, kader motivator, juru parkir resmi, anggota Kampung Siaga Bencana, penyandang disabilitas, anggota Satlinmas, serta masyarakat kategori desil 1 hingga 5. Termasuk di dalamnya tukang becak, pengemudi ojek online, petani, dan pelaku usaha kategori rentan.
“Dari anggaran tersebut, jumlah peserta aktif yang mendapatkan perlindungan mencapai lebih dari 60 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan potensi pekerja di Kota Mojokerto yang sekitar 64 ribu orang, cakupan perlindungan ini sudah mencapai kurang lebih 94 persen,” terang Gaguk.
Gaguk menambahkan, sepanjang 2026 manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah disalurkan kepada 937 penerima dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Manfaat tersebut menjadi bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial dalam menjaga keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Mojokerto berharap masyarakat semakin memahami manfaat dan mekanisme klaim BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan bagi pekerja rentan dapat berjalan optimal. (Ud)
