DPRD Kota Mojokerto Sampaikan 18 Rekomendasi LKPJ Walikota Mojokerto pada Rapat Paripurna
Mojokerto, harianjatim.net – DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026), di ruang rapat Gedung DPRD Kota Mojokerto. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti dan dihadiri Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, SE, Wakil Wali Kota, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Kota Mojokerto.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sebanyak 18 rekomendasi yang merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Rekomendasi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo, S.H. Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa secara umum DPRD menerima dan menyetujui LKPJ Wali Kota Mojokerto dengan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
“Secara umum DPRD menerima LKPJ Wali Kota, disertai rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal,” ujarnya. DPRD juga memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto sepanjang tahun 2025. Ada sejumlah rekomendasi disampaikan sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemerintah kota untuk lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan berbasis data dan potensi riil di lapangan.“Peningkatan PAD diharapkan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi juga melalui inovasi di sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset hingga penguatan BUMD,” imbuh Ery.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo, menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih merata sepanjang tahun anggaran untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun.”DPRD juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif serta penguatan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD”.ujar Nuriono
Di bidang sosial, DPRD mencatat capaian positif seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya angka kemiskinan. Kedepan, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
“DPRD juga menekankan pentingnya penyajian LKPJ yang lebih informatif, berbasis data dan mudah dipahami sebagai bahan evaluasi pembangunan,”ujarnya. Melalui 18 rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kota Mojokerto dapat menindaklanjuti seluruh catatan yang telah disampaikan, sehingga kinerja pemerintahan ke depan semakin efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(adv)
