Mojokerto, harianjatim.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026. Langkah ini dilakukan seiring prediksi meningkatnya dampak bencana hidrometeorologi yang mendominasi kejadian bencana di wilayah Jawa Timur.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mayoritas bencana di Indonesia didominasi bencana hidrometeorologi dengan persentase mencapai 92-97 persen dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Kondisi ini menjadi dasar penguatan mitigasi, khususnya menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang pada tahun ini.
Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diprediksi mulai terjadi sejak April hingga Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus di sebagian besar wilayah. Durasi kemarau bahkan diperkirakan berlangsung hingga 22–24 dasarian atau sekitar 220–240 hari di sejumlah zona musim, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan secara signifikan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 yang digelar di Hall Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4) siang. Kegiatan ini diikuti oleh Gubernur Jatim, Forkopimda Mojokerto, serta Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Oktavian.
Sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah lumbung pangan sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut terdapat sejumlah daerah prioritas yang menjadi fokus dalam upaya mitigasi, yakni Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun.
“Relatif semua punya kerawanan titik-titik kerawanan kering ya. Ada spot-spot yang punya kerawanan. Yang pasti tentunya kan lumbung-lumbung padi itu kan ini juga akan terpengaruh ya dan merata,” ujarnya, saat ditemui awak media seusai rakor.
Meski demikian, Emil menegaskan bahwa potensi kekeringan tidak hanya terjadi di wilayah tertentu, melainkan hampir merata di seluruh Jawa Timur dengan perbedaan waktu dampak yang dirasakan.
“Relatif tersebar dan semuanya punya kerawanan terkait kekeringan. Hanya tinggal timing-nya saja, ada yang Juni sudah mulai merasakan tapi yang serentak itu terjadi di Agustus,” jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemprov Jatim telah mengoperasikan lebih dari 2.000 sumur bor dalam dua tahun terakhir, serta menambah sekitar 1.800 unit pada tahun ini guna memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan sektor pertanian. Selain itu, optimalisasi bendungan juga dilakukan di sejumlah wilayah seperti Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, dan Bojonegoro sebagai tandon cadangan air selama musim kemarau.
” Kerawanan kekeringan diprediksi merata di wilayah lumbung pangan, mulai dari Banyuwangi di ujung timur, kawasan Pantura, hingga wilayah Mataraman seperti Ngawi dan Madiun,” imbuhnya.
Tidak hanya kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi lahan yang kering dinilai berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan apabila tidak ditangani sejak dini.
“Langkah mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sedini mungkin sebelum api menjalar ke lereng yang sulit dijangkau,” tegas Emil. (Nin)
