Mojokerto, harianjatim.net – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mewanti-wanti jajarannya agar menjujung proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance. Ini ia katakan saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun 2025 di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (24/3/2025).
Wali Kota perempuan pertama di Indonesia ini menyebut pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Maka, kita semua harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ning Ita mengingatkan agar setiap tahapan pengadaan dilakukan secara cermat dan sesuai regulasi yang berlaku. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain penyelesaian identifikasi kebutuhan, melakukan kaji ulang terhadap rencana umum pengadaan, memahami serta melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan konsolidasi pengadaan agar lebih efektif dan efisien.
Melalui rakor ini, Ning Ita berharap penyusunan RUP APBD 2025 dapat berjalan lebih baik dan terencana dengan matang. Ia pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap proses pengadaan.
“Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Mojokerto,” pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi yang solid dan transparansi dalam pengadaan, diharapkan setiap program pembangunan dapat berjalan dengan optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. (Yu)
