Jakarta, harianjatim.net – Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah strategis untuk melakukan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak krisis global yang sedang terjadi.
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat, 13 Maret 2026.
Presiden menyampaikan bahwa perkembangan situasi global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat berdampak pada harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah proaktif sesegera mungkin.
Menurut Presiden, Indonesia sebenarnya telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan mendasar. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki rencana terkait sektor energi yang akan dipercepat pelaksanaannya guna memperkuat ketahanan nasional.
Namun demikian, Prabowo menilai penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan secara konsisten. Hal ini merupakan bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global yang sulit diprediksi arahnya ke depan.
Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR serta memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah. Mereka juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, hingga perabot kantor.
Kebijakan lain yang diterapkan di sana mencakup penghentian kunjungan luar negeri dengan dana pemerintah. Terdapat pula pembatasan penggunaan anggaran untuk berbagai kegiatan bersifat seremonial yang dianggap kurang mendesak.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan di tanah air. Kajian ini diharapkan menghasilkan solusi yang tepat sasaran bagi masyarakat luas.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” kata Presiden.
Kepala Negara menilai pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penerapan kerja dari rumah terbukti efektif membantu efisiensi dan mengurangi konsumsi BBM. Prabowo pun meminta hal tersebut segera dibicarakan dengan Menteri Koordinator terkait untuk dirumuskan polanya.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Prabowo.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” imbuh Prabowo menambahkan penjelasannya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan penghematan konsumsi energi diharapkan dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tidak meningkat. Stabilitas ekonomi nasional menjadi prioritas utama dalam menghadapi tekanan eksternal dari pasar global.
Kepala Negara menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang. Penggunaan anggaran harus dipastikan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat banyak.
Dalam kesempatan itu Presiden juga menyinggung masih adanya potensi kebocoran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini termasuk adanya praktik administrasi yang dianggap tidak tepat dan merugikan negara.
Prabowo menyebut upaya sinkronisasi sistem pemerintahan melalui pengembangan GovTech yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diperkirakan dapat mengurangi kebocoran anggaran secara signifikan. Efisiensi ini diharapkan mencapai angka sekitar 40 persen dari total pengeluaran negara.
“Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita,” ucap Presiden.
Di akhir pidatonya, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah perlu tetap waspada menghadapi berbagai kemungkinan terburuk di tengah ketidakpastian global. Hal ini termasuk potensi konflik berkepanjangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
“Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang,” pungkasnya.
(wan/an)
