Kota Mojokerto, harianjatim.net – Pemkot Mojokerto mendorong PKK menjadi garda terdepan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gagasan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ini menyusul maraknya kasus perempuan korban KDRT, dan memilih diam demi mempertahankan keutuhan keluarga.
“Kalau ada kasus-kasus di sekitar Anda dan korbannya tidak berani, Anda yang bisa ambil peran di sini. Turun tangan, dampingi, dan kuatkan supaya berani untuk berbicara,” kata
Wali Kota saat sosialisasi pencegahan KDRT bersama pengurus TP PKK Kelurahan Sentanan, Selasa (26/5).
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 25.422 kasus KDRT sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80 persen korban merupakan perempuan.
Menurut Ning Ita, banyak korban KDRT tidak menyadari dirinya mengalami kekerasan, terutama kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi. Tidak sedikit korban memilih bertahan karena merasa harus menjaga keutuhan rumah tangga.
“Perempuan seringkali tidak berani berbicara meskipun mengalami tekanan secara psikologis maupun fisik dengan dalih menjaga keutuhan keluarga. Padahal kita juga harus menyelamatkan diri sendiri dan masa depan anak-anak,” tuturnya.
Ia menilai kekerasan psikis menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling berbahaya karena dampaknya tidak terlihat secara fisik, namun dapat menghancurkan kesehatan mental korban.
“Kekerasan psikis itu memang lukanya tidak kelihatan, tapi justru bisa lebih menghancurkan manusia dibanding kekerasan fisik,” tegasnya.
Menurut Ning Ita, upaya pencegahan KDRT merupakan bagian dari penguatan ketahanan keluarga yang terus didorong Pemerintah Kota Mojokerto melalui pendidikan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
Pemkot Mojokerto juga telah menyediakan layanan pendampingan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) serta pos bantuan hukum di seluruh kelurahan guna mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Ud)
