JAKARTA, harianjatim.net – Selasa, 8 September 2026 Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.
“Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
“Kemarin arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pendekatan yang kini dipertimbangkan adalah sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
“Nah tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, dukcapil akan dipadu-padankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway system-nya termasuk QRIS.
“Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, Kepala Negara juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif, termasuk di dalamnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mempersiapkan aspek teknis dari program tersebut.
Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional, rencana pembuatan rekening massal ini juga ditargetkan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai.
“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos,” ujar Airlangga singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin (7/9) membahas sejumlah isu terkait ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
“Tadi pembahasan dengan Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.
( wa/an)
