Jakarta harianjatim.net – Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk melakukan klarifikasi kepada lembaga antirasuah terkait polemik surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang masih dibahas publik hingga saat ini.
”Ya, silakan untuk klarifikasi. Bisa juga secara terbuka menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Budi Prasetyo, Menteri PU dapat mengklarifikasi hal tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
”Dengan demikian, masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik,” katanya.
Budi Prasetyo mengatakan dugaan konflik kepentingan sering kali terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah.
Oleh sebab itu, satuan pengawas di pemerintahan harus aktif memonitor celah-celah terjadinya dugaan konflik kepentingan.
”Satuan pengawas itu harus aktif dan memonitor jika memang ada celah-celah atau ada peluang-peluang yang dimungkinkan bisa terjadi benturan kepentingan, termasuk soal jika seorang penyelenggara negara, pejabat publik, ataupun ASN yang menggunakan kepentingan-kepentingan dinas atau atribut-atribut dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar surat berkop Kementerian Pekerjaan Umum yang berisikan daftar delegasi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum untuk menghadiri High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda di New York, Amerika Serikat, pada Senin, 13 Juli 2026 hingga Minggu, 19 Juli 2026.
Dalam surat itu, terdapat nama istri dan anak Menteri PU.
Pada Selasa, 7 Juli 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengonfirmasi kebenaran surat tersebut.
”Itu surat dari saya selaku Sekjen Kementerian PU dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa,” katanya.
Apri Artoto mengatakan adanya nama istri dan anak Menteri PU dalam surat itu karena hasil komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.
”Dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri, dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya dijadikan dalam satu daftar. Tetapi yang perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN,” ujarnya.
Pada Rabu, 8 Juli 2026, Menteri PU Dody Hanggodo saat mengunjungi Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menyatakan tidak jadi melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
”Enggak jadi, kan lebih penting ke sini, yang penting ke Enang-Enang daripada Amerika. Batal, batal, batal. Kalau ke Amerika batal karena saya lebih mementingkan ke Enang-Enang,” katanya.
Pada Rabu, 15 Juli 2026, Menteri PU di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, membantah tuduhan melakukan mutasi pegawai Kementerian PU karena bocornya surat rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat tersebut.
”Enggak ada. Mutasi kan biasa saja. Pegawai saya 38.600 (orang), masak enggak boleh mutasi?” ujarnya. (wa/an)
