Jakarta, harianjatim.net – Mahkamah Agung mengunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan lengkap Mahkamah Agung tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju dan tanggal minutasi pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam perkara ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai Tergugat atau Termohon.
Putusan tersebut memuat secara lengkap keputusan dan pertimbangan Mahkamah Agung terkait suket ijazah SMA Gibran, di mana terdapat poin-poin krusial yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon yang pada intinya membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu karena limitasi subjek, objek dan tenggang waktu penyelesaian sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi.
Maka, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas.
Menimbang bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat.
Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.
Bahwa dengan demikian, adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak, karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.
Sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi objek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Oktober 2026 dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit.
Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum, bunyi petikan putusan Mahkamah Agung.
Menimbang bahwa secara faktual objek sengketa a qua diterbitkan oleh Termohon Kasasi atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah didasarkan pada certificate of attendance academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat, tulis Mahkamah Agung.
Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah atau sertifikat atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.
Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, bunyi petikan putusan Mahkamah Agung tersebut.
Menimbang bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2026, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan.
Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M Subhan.
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 12 Mei.
Dalam putusan itu Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, tanggal 30 Oktober 2026 oleh Prof. Yulius, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.
( wa/an)
