Optimalisasi IKD dan Perlinsos, Pemkot Mojokerto Perkuat Akurasi Data Penerima Program Sosial
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Dinsos P3A Farida Mariana saat melakukan evaluasi IKD dan Perlinsos.
Mojokerto, harianjatim.net – Pemerintah Kota Mojokerto terus mendorong pembenahan data kependudukan dan perlindungan sosial melalui penguatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan agar berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, transformasi digital dalam administrasi kependudukan menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, penggunaan IKD tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keakuratan data pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ning Ita saat menghadiri evaluasi IKD dan Perlinsos bertajuk Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prajuritkulon, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengarahkan identitas kependudukan ke format digital sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada dokumen fisik. Selain lebih praktis, sistem tersebut dinilai mampu menghadirkan data yang lebih mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan IKD, masyarakat cukup menggunakan gawai untuk mengakses identitas kependudukan. Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh data yang lebih valid sehingga memudahkan penyusunan kebijakan,” ujar Ning Ita.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial (Dinsos P3A) Kota Mojokerto, Farida Mariana menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial.
Ia menyebutkan, sekitar 40 persen dari total 142 ribu penduduk Kota Mojokerto menjadi sasaran berbagai program bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Karena itu, ketepatan data sangat menentukan agar bantuan tidak salah sasaran.
Menurutnya, digitalisasi Perlinsos yang diintegrasikan dengan IKD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menata data penerima bantuan secara lebih akurat. Melalui sistem tersebut, data penerima akan terus diperbarui sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan.
“Masih ditemukan kasus warga yang telah meninggal namun tercatat sebagai penerima bantuan, sementara ada warga yang berhak justru belum terdata. Integrasi Perlinsos dengan IKD diharapkan mampu memperbaiki kondisi tersebut,” ungkapnya.
Pemkot Mojokerto juga melibatkan perangkat kelurahan, RT, RW, serta masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian IKD dan Perlinsos sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran berbagai program kesejahteraan. (Ud)
