Wapres Gibran Respons Usulan PGM Soal Status PPPK dan Pelatihan Robotika Guru Madrasah
JAKARTA, harianjatim.net-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) guna membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus penguatan kapasitas guru madrasah melalui pemanfaatan teknologi pada hari Kamis, 16 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut secara khusus menyoroti upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan masa depan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik madrasah, terutama terkait dengan kepastian status kepegawaian dan akses terhadap inovasi digital.
Dalam audiensi ini, PGM memaparkan sejumlah tantangan regulasi yang selama ini masih menghambat peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta, sembari mendorong adanya solusi konkret bagi kepastian status mereka di mata hukum.
Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi terhadap peran PGM yang konsisten memperjuangkan aspirasi para guru di seluruh pelosok negeri dan memastikan bahwa setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah.
Fokus utama pemerintah ke depan adalah memastikan adanya pemerataan pelatihan berbasis teknologi sehingga standar kualitas pendidikan madrasah dapat merata dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Sebagai bentuk penghormatan atas dukungan tersebut, PGM juga menyampaikan undangan resmi kepada Wapres untuk hadir dalam perayaan Hari Lahir ke-18 PGM serta ajang PGM Award 2026 yang direncanakan berlangsung di Bandung.
Ketua Umum PGM Yaya Ropandi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan penguatan program pelatihan yang sangat spesifik, yakni mencakup bidang kecerdasan artifisial (AI) dan robotika untuk meningkatkan daya saing kompetensi guru.
“Alhamdulillah kami juga menyampaikan bagaimana peningkatan kualitas guru madrasah berkaitan dengan pelatihan AI dan robotika di madrasah. Pak Wapres sudah memberikan sinyal bahwa program itu harus kita lakukan. Bahkan saya mengusulkan agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan di setiap provinsi,” ujarnya setelah agenda audiensi berakhir.
Selain penguasaan teknologi mutakhir, PGM tetap menitikberatkan pada kendala kesejahteraan yang dihadapi para guru madrasah swasta yang hingga saat ini belum memiliki payung regulasi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).(wa/ar)
