Jakarta, harianjatim.net – Pagu anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun telah ditetapkan. Jumlah ini mendapat tambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan penyelesaian program-program prioritas seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah (IJD), Sekolah Rakyat dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Dody.
Dody merinci, pagu anggaran TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun itu akan dialokasikan kepada unit organisasi Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal Rp107,81 miliar, Ditjen SDA Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp12,03 triliun serta Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp24,10 triliun.
Kemudian Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp147,13 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp172,93 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp403,93 miliar.
Informasi Kementerian PU menyebutkan, beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada bidang SDA antara lain pembangunan jaringan irigasi seluas 15.851 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 197.430 hektar, pengendalian banjir sepanjang 82 kilometer, pengamanan pantai 8 kilometer, penyediaan air baku kapasitas 500 liter per detik.
Selain itu bidang SDA akan melaksanakan kegiatan sumur irigasi air tanah dan embung di 800 titik, P3TGAI di 12.000 lokasi, pembangunan 15 bendungan yang sedang berlangsung serta OP SDA dan Tanggap Darurat Bencana dan Bahan Banjiran.
Sementara rencana pembangunan bidang Bina Marga antara lain, pembangunan jalan baru sepanjang 191 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 1.392 kilometer, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 31.434 meter, penggantian jembatan 964 meter, jembatan gantung 105 unit, pembangunan flyover dan underpass sepanjang 363 meter.
Selanjutnya pembangunan jalan tol yang menggunakan APBN sepanjang 28,19 kilometer, preservasi rutin jalan 46,451 kilometer, preservasi rutin jembatan 531.969 meter, pembangunan dan preservasi jalan daerah 36,65 kilometer, pembangunan dan preservasi jembatan daerah 295,68 meter serta Tanggap Darurat Bencana.
Untuk pembangunan bidang Cipta Karya di antaranya adalah pembangunan dan peningkatan SPAM dengan total kapasitas 918 liter per detik, perluasan SPAM sebanyak 49.640 Sambungan Rumah (SR), Pamsimas 470 lokasi, pengelolaan air limbah 115.750 KK, pengelolaan persampahan 498 ton per hari, pembangunan TPS 3R 80 lokasi, pengembangan kawasan strategis 150 hektar, PISEW di 600 lokasi, pengentasan kemiskinan ekstrim sebanyak 11 lokasi, bangunan gedung seluas 39.789 meter persegi dan Tanggap Darurat Bencana.
Sementara kegiatan bidang Prasarana Strategis meliputi PHTC Madrasah sebanyak 1.000 unit, Sekolah Dasar dan Menengah 41 unit, Sekolah Rakyat 104 unit, Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan 7 unit, pasar 9 unit, prasarana olahraga 8 unit, cagar budaya 2 unit, prasarana kesehatan 2 unit, prasarana peribadatan 2 unit serta prasarana strategis lainnya sebanyak 1 unit.
Dodi menegaskan, anggaran Kementerian PU tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sektor yang menjadi prioritas Presiden meliputi jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat serta percepatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM),” tegasnya.
Sementara Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengusung agenda pembangunan yang jelas dan berani.
“Kita harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi melalui masa depan yang terintegrasi, adil dan berkelanjutan,” ujar AHY, dilansir akun resmi Kementerian PU pada Senin (24/11/2025), dikutip harianjatim.net pada Selasa (25/11/2025).
Sejumlah elemen masyarakat mendesak pihak-pihak terkait untuk memelototi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian PU TA 2026 sehingga lebih menekankan pada akuntabilitas dan efektifitas. Pasalnya, paket-paket pembangunan yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana teknis Kementerian PU, selama ini dinilai rawan praktik menangguk rente akibat kinerja pengawasan masih amburadul. (iwn/dik)
