TULUNGAGUNG, harianjatim.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan dalam rapat staf perdana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu, 15 April 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa rapat tersebut melibatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN) demi menjamin stabilitas roda pemerintahan agar tetap berjalan normal.
“Kami telah menyampaikan bahwa ASN tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ahmad Baharudin.
Ahmad Baharudin juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut difungsikan sebagai forum konsolidasi internal bagi pemerintah daerah dalam menyikapi situasi terkini setelah adanya tindakan hukum dari KPK.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Efrimeiriza menyatakan kehadirannya merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Efrimeiriza menekankan beberapa aspek krusial kepada para ASN, mulai dari jaminan kelancaran pemerintahan, penjagaan kualitas pelayanan publik, mitigasi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, hingga pemberian motivasi kerja kepada seluruh aparatur.
“Empat hal itu kami sampaikan sebagai respons atas OTT KPK di Tulungagung,” ujar Efrimeiriza.
Ia mengungkapkan bahwa Tulungagung kini menjadi fokus perhatian serius dari Kemendagri mengingat daerah tersebut telah dua kali mengalami kasus OTT yang menjerat kepala daerahnya, sehingga evaluasi menyeluruh sangat diperlukan.
“Setelah OTT, kami segera turun melakukan pendampingan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah daerah,” kata Efrimeiriza.(wa/ar)
