MADIUN, harianjatim.net – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menargetkan dapat menambah hingga 10 ribu peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pro JKK-JKM) bagi pekerja di wilayah setempat melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK).
“Program JKK dan JKM ini sangat bermanfaat. Memang tidak ada orang yang ingin menerima musibah, tetapi pemerintah wajib hadir memberikan jaminan,” ujar Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan di Madiun, Kamis, 23 April 2026.
Sesuai data, saat ini terdapat sekitar 15.700 penerima manfaat yang telah terkover BPJS Ketenagakerjaan di Kota Madiun melalui Pro JKK-JKM.
Manfaat yang diberikan dinilai signifikan, terutama dalam membantu keluarga penerima ketika terjadi musibah, termasuk jaminan pendidikan bagi anak hingga selesai sekolah.
“Manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan, ketika ada musibah, bantuan bisa dimanfaatkan sampai anak menyelesaikan pendidikan. Ini menjadi salah satu bentuk jaminan penting bagi masyarakat,” katanya.
Dengan penambahan sekitar 10 ribu peserta baru, total kepesertaan Pro JKK-JKM ditargetkan bisa mencapai 25 ribu orang hingga tahun 2027.
Saat ini, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 hingga 5, terdapat sekitar 40 ribu warga yang berpotensi menjadi sasaran program.
Pemkot akan memprioritaskan pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan wiraswasta yang bekerja secara mandiri.
“Kita akan petakan dulu pekerja informal, seperti PKL dan wiraswasta. Saat ini sudah sekitar 15 ribu, harapannya bisa bertambah meskipun tidak banyak. Target kami di 2027 bisa mencapai 25 ribu peserta,” katanya.(wa/ar)
