Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memantau proses digitalisasi kependudukan (IKD) dan Bansos di depan RR.
Mojokerto, harianjatim.net – Upaya Pemerintah Kota Mojokerto mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan melalui digitalisasi data mulai menunjukkan hasil.
Kota Mojokerto, yang ditunjuk sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia dalam pilot project digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), berhasil menempati peringkat ketiga nasional dan peringkat kedua di Jawa Timur.
Hingga 22 Juli 2026, pendataan Perlinsos di Kota Mojokerto telah mencapai 22.957 kepala keluarga (KK) atau 46,47 persen dari target 49.368 KK. Pendataan yang dimulai sejak 6 Juli 2026 tersebut kini memasuki tahap monitoring dan evaluasi (monev) Uji Coba Terbatas Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Monev tersebut dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/7).
“Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD kita sudah mencapai 32 persen. Ada kendala, salah satunya hari ini dapat dilihat adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Menurutnya, digitalisasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data.
“Dengan Perlinsos, selanjutnya perencanaan daerah akan lebih tepat sasaran. Semua program yang kita rencanakan juga lebih mudah dievaluasi karena basis datanya lebih akurat, sehingga margin error-nya bisa lebih rendah,” tegasnya.
Usai acara, kepala daerah perempuan pertama di Kota Mojokerto itu menyempatkan diri melihat sejumlah warga yang mengajukan permohonan pencatatan Idetitas Kependudukan Digital (IKD) di pelataran Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk. Aplikasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri ini berfungsi mempermudah dan mempercepat akses layanan publik secara digital, serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan data melalui sistem otentikasi yang aman.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, mengatakan pembangunan interoperabilitas data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menjadi bagian penting dalam mendukung digitalisasi bansos.
Menurutnya, integrasi data tersebut tidak hanya bermanfaat bagi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi transformasi berbagai layanan publik lainnya.
“Ini sebuah lompatan besar. Ini akan bermanfaat tidak hanya untuk digitalisasi bansos, tetapi juga layanan kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem,” ungkapnya.
Aris menambahkan, pelaksanaan uji coba terbatas masih membutuhkan sejumlah penyesuaian teknis. Namun, kemauan kementerian dan lembaga untuk berbagi data menjadi langkah penting dalam mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi.
“Harapannya masyarakat akan dimudahkan. Tidak ada lagi pengisian formulir berkali-kali dan berulang-ulang karena kita sudah memiliki identitas digital. Satu IKD nantinya bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan publik tanpa harus fotokopi lagi,” jelasnya.
Melalui uji coba terbatas tersebut, Pemkot Mojokerto terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Integrasi data kependudukan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, Sekda Gaguk Tri Prasetyo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran lurah. (Adv-kom)
