Kabupaten Mojokerto Masuk Peta Daerah Rawan Konflik, Bawaslu Gandeng Jurnalis MC Perkuat Demokrasi
Mojokerto, harianjatim.net – Masuknya Kabupaten Mojokerto dalam posisi 3 daerah rawan konflik dan pelanggaran pemilu versi Bawaslu RI jadi atensi lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu tersebut. Indeks Kerawanan Pemilu yang muncul dalam pesta demokrasi 2010 dan 2015 lalu mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto berkunjung ke sekretariat Media Center Ruang Jurnalis Mojokerto (MCRJM) , Rabu (19/08/2026).
Para pimpinan devisi Bawaslu menilai jurnalis bisa menjadi mitra untuk menciptakan pemilu yang bersih bebas politik uang. Kedatangan awak Bawaslu yang datang dengan mengusung tema Konsolidasi Demokrasi tersebut disambut 25 jurnalis dari 30 media yang tergabung di MC RJM.
“Konsolidasi demokrasi ini terkait kondisi demokrasi di Mojokerto. Terkait dengan evaluasi pemilu lalu menempatkan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah rawan konflik akibat indeks kerawanan pemilu 2010 dan 2015 lalu, ” kata Dody Faizal, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
Dody memimpin rombongan ini bersama Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Syifa’uddin, Koordinator Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Savitri Rindyana, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Mustofa.
Selain sebagai ikhtiar meciptakan pemilu bersih, Bawaslu juga membahas isu-isu dalam pemilu ke depan di antaranya soal mekanisme pemilihan nasional dan regional.
“Mojokerto menempati 3 daerah rawan konflik. Pemberitaan dari media lokal dan nasional, menempatkan Kabupaten Mojokerto dalam posisi terawan karena pemberitaan pilkada 2010 dan 2015. Bakar-bakaran, rekom ganda, mobil penuh uang. Kami berharap permasalahan yang terjadi di pemilu ke lalu tidak pernah terjadi, ” harapnya.
Dalam pesta demokrasi mendatang, kerawanan tidak hanya dipicu akibat politik uang. Tapi juga rangkaian dengan pilkades. “Karawanan dampak pilkades bilamana faktor dukung mendukung bisa berimbas pada pemilu. Antisipasi itu kita petakan dalam peta kerawanan, ” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Savitri Rindyana mengungkapkan pihaknya telah turun langsung di masyarakat. “Dimana ada elemen masyarakat kami turun untuk konsolidasi demokrasi. Termasuk di sekolah untuk pemilih pemula gen z 2029.
Agar kami bisa menyerap apa yang terjadi selama pemilu dan harapan ke depan seperti apa, ” tandasnya.
Savitri mengungkapkan pihaknya mengagendakan mengadakan kesepakatan dengan Media Center. “Ke depan kita bisa MOU dengan Media Center. Apa yang terjadi di Bawaslu kita sharing ke rekan-rekan, ” imbuhnya.
Bawaslu, kata ia, mempunyai tantangan bagaimana meminimalisir politik uang. Itu jadi PR kita bersama demi kemajuan demokrasi di Kabupaten Mojokerto mendatang.
Dalam diskusi ini, para jurnalis berharap terselenggaranya Pemilu yang jurdil dengan ketegasan Bawaslu. “Tradisi politik uang adalah hal yang patut menjadi perhatian dan tugas kami, wartawan. Bagaimana bisa merubah paradigma yang terjadi di masyarakat, ” kata Nyoto Wibowo.
Sholahuddin meminta agar rilis dari Bawaslu lebih cepat. Sehingga informasi bisa segera diterima masyarakat. (Ud)
