SURABAYA, harianjatim.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu menurunkan kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah di berbagai daerah di Jawa Timur pada Senin, 4 Mei 2026.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan,” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Senin.
Khofifah mengatakan, jumlah renovasi rumah melalui BSPS di Jawa Timur meningkat signifikan dari sekitar 2.914 unit pada 2025 menjadi 33.000 unit pada 2026.
“Di Jawa Timur sendiri, peningkatan renovasi rumah BSPS cukup signifikan. Yang sebenarnya tahun lalu hanya 2.914 rumah, sekarang menjadi 33.000 rumah. Ini tentu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan karena dengan hunian layak, taraf hidup masyarakat juga meningkat. Dengan begitu, ekonomi mereka juga membaik,” lanjut mantan Menteri Sosial RI itu.
Menurut Khofifah, rumah layak huni menjadi indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berdampak pada kesehatan, pendidikan dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi, peningkatan kesehatan keluarga, hingga memperkuat daya tahan sosial masyarakat,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, integrasi program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi menjadi model pembangunan komprehensif untuk menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Ada intervensi pada hunian sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program BSPS di Jawa Timur juga terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar bagi perempuan pelaku usaha.
“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Maruarar, pembangunan 33.000 unit rumah diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja dari sektor konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor. Dari kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semua ikut bergerak. Ini yang kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono menyebut sekitar 1.252 kepala keluarga di Surabaya menjadi penerima BSPS dan sekitar 600 penerima telah terverifikasi hingga awal Mei 2026.
Bambang Haryo Soekartono juga mengapresiasi program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.(wa/ar)
