Evaluasi Damarmojo 2025, Bupati Tekankan Respons Cepat

Mojokerto, harianjatim.net – Pemkab Mojokerto menggelar Evaluasi Layanan Aduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor Damarmojo tahun 2025. Sebagai bahan perbaikan pelayanan publik.
Bupati Muhammad Al Barra menegaskan pentingnya Damarmojo sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.
“Data laporan adalah cermin kebutuhan masyarakat. Gunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan inovasi layanan. Jangan hanya mengejar angka close report, tetapi pastikan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujar Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa di Hotel Aston, Kenanten, Puri, Selasa (18/11).
Tak hanya itu, Bupati juga mendorong pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan layanan. “Kita perlu memahami media apa yang digemari masyarakat. Instagram, TikTok, dan kanal digital lainnya harus kita manfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya, Gus Barra berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan aduan masyarakat.
“Mari kita jaga Damarmojo bersama-sama. Pastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan yang kita berikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, memaparkan evaluasi teknis Damarmojo Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa Damarmojo merupakan kanal pengaduan resmi yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor dan telah digunakan sejak 9 April 2021.
Selama periode 1 Januari-16 November 2025, Damarmojo menerima 103 aduan, terdiri dari 59 aduan selesai, 23 aduan dalam proses, dan 21 aduan belum ditindaklanjuti.
Menurut Nugraha, evaluasi ini penting untuk memperkuat kualitas pengelolaan aduan dan mendorong perangkat daerah memberikan pelayanan yang semakin responsif dan berbasis data.
“Semakin banyak aduan masyarakat yang masuk, semakin banyak pula permasalahan masyarakat yang tertangani oleh Pemkab Mojokerto,” jelasnya. (Nin)








