Jakarta, harianjatim.net – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum mengambil keputusan resmi terkait penarikan personel TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada hari Rabu, 8 April 2026.
“Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan koordinasi serta evaluasi mendalam menyusul insiden yang menimpa prajurit TNI di wilayah konflik tersebut.
Menurut Prasetyo, kemungkinan penarikan pasukan sepenuhnya bergantung pada hasil evaluasi yang sedang berlangsung, termasuk mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan di lapangan secara dinamis.
Prasetyo memaparkan bahwa proses evaluasi tersebut mencakup komunikasi yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari penilaian menyeluruh terhadap misi perdamaian dunia.
“Apa yang kita minta yang disampaikan perwakilan kita di PBB juga itu bagian dari evaluasi,” tutur Prasetyo menegaskan langkah pemerintah.
Prasetyo memastikan bahwa pemerintah akan menunggu hasil kajian secara utuh sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keberlanjutan penugasan pasukan di wilayah tersebut.
“Ya kita lihat dulu hasilnya kan,” ujarnya mengakhiri penjelasan.
Pada hari yang sama, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa perubahan partisipasi personel TNI dalam UNIFIL memerlukan pertimbangan yang sangat matang sehingga tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba.
Yvonne menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia di UNIFIL merupakan bentuk komitmen internasional yang solid dalam menjaga keamanan serta perdamaian dunia sesuai mandat organisasi global.
“Sehingga, berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta.
Yvonne menjelaskan bahwa dalam menjalankan misinya, UNIFIL mendapatkan mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB dengan pelaksanaan di bawah koordinasi sekretariat pusat.
Sebagai negara kontributor, Indonesia bersama negara-negara lainnya terus menjaga koordinasi erat dengan PBB guna mendapatkan informasi terbaru mengenai aspek keamanan dan keselamatan pasukan di lapangan.
Segala hal yang berkaitan dengan perubahan partisipasi personel di UNIFIL akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan situasi riil di lapangan serta pertimbangan strategis yang mendalam.
Hingga saat ini, tercatat tiga personel TNI gugur dan delapan lainnya mengalami luka-luka akibat tiga serangan terpisah saat menjalankan tugas mulia bersama UNIFIL di Lebanon (wa/ar)
